wb_sunny

Breaking News

Pemerintah Akan beri Sanksi Bagi Masyarakat Yang Nekat Mudik

Pemerintah Akan beri Sanksi Bagi Masyarakat Yang Nekat Mudik


Pemerintah akan menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang tetap nekat mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona. Kebijakan larangan mudik tahun ini mulai berlaku efektif, Jumat (24/4) mendatang.

Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan (Plt Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sanksi itu akan efektif ditegakkan untuk masyarakat mulai 7 Mei 2020 mendatang.

"Ada sanksi-sanksi efektif ditegakkan 7 Mei (mendatang)," kata Luhut dalam video conference, Selasa (21/4).

Kendati demikian, Luhut mengakui payung hukum untuk pemberian sanksi tersebut belum selesai dirampungkan. Menurutnya, pemerintah masih secara bertahap menggodok aturan sanksi yang akan digunakan secara cermat.

"Strategi pemerintah bertahap, kalau bahasa militernya bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi tidak ujug-ujug bikin, harus secara matang, cermat," kata dia. Sebagai informasi, keputusan pelarangan mudik Lebaran 2020 akan mulai berlaku efektif akhir pekan ini, tepatnya Jumat, 24 April.

Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

saat membuka Rapat Terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Ia menjelaskan langkah tersebut diambil usai pemerintah memberlakukan larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat TNI/Polri.

Jokowi menambahkan, pemerintah mengambil kebijakan larangan mudik bagi masyarakat setelah melakukan sejumlah kajian dan pendalaman langsung di lapangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga diklaim telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik.

"Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen lagi," kata dia.


Seiring dengan putusan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, bahwa pihaknya tengah menyiapkan aturan mengenai pembatasan di sektor transportasi. Dalam upaya menegakkan peraturan, menurut Budi, diperlukan adanya sanksi atas pelanggaran di samping pengawasan dan pemantauan langsung oleh anggota dan Polri.

Adapun sanksi yang bisa diterapkan ialah Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Bisa diambil dari sana. Jadi sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik," ujar Budi di keterangan tertulis

Sementara untuk hukuman paling berat, sebagaimana tertuang dalam pasal 93, ialah kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Kendati demikian, payung hukum resmi untuk pemberian sanksi larangan mudik belum selesai dirampungkan.

Menurut Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan (Plt Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan, aturannya bakal dikebut sehingga bisa selesai dan berlaku pada 24 April 2020. "Larangan mudik efektif terhitung Jumat, 24 april 2020. Ada sanksi-sanksinya tapi sanksi efektif 7 Mei," kata Luhut.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar